HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGUASAAN HUTAN ADAT DI LAMPUNG BARAT

Hadri Abunawar, S.H., MH. ; Samsul Arifin, S.H., M.H. (2019) Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguasaan Hutan Adat Di Lampung Barat

Sai Wawai Publishing


File Pdf Download


ABSTRAK

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan dan
Badan Pusat Statistik (BPS), desa yang berinteraksi dengan hutan di
Indonesia ada sekitar 31.957 dan 71,06 % dari desa-desa tersebut
menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Hal ini
menunjukkan bahwa kawasan hutan di Indonesia menjadi sumber
penghidupan bagi masyarakat pedesaan. Hutan menjadi soko guru
mata pencaharian masyarakat pedesaan untuk memenuhi
kebutuhan hidup.



REFERENSI

Buku, Jurnal dan Makalah
Beni Ahmad Saebani. 2009. Metode Penelitian Hukum. Pustaka Setia :
Bandung.
Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. 2010. Legal Standing Kesatuan
Masyarakat Hukum Ada Dalam Berperkara di Mahkamah
Konstitusi.Salemba Humanika : Jakarta.
Husen Alting, 2010. Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Laks
Bang PRESSindo : Yogyakarta.
Hilman Hadikusuma. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.
CV Mandar Maju: Bandung.
Indriyanto, 2010. Ekologi Hutan. Bumi Aksara : Jakarta.
Lexy J. Moleong, 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Rosdakarya :
Bandung.
Limei Pasaribu, 2011. Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat
Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten
Toba Samosir. Tesis Ilmu Hukum, Program Studi Magister
Kenotariatan, USU. Medan.
Mardalis, 2009. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Bumi
Aksara:Jakarta.

M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2011. Panduan Menyusun Skripsi
Dan Tesis. Siklus: Yogyakarta.
Rikardo Simarmata. 2006. Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat
Adat di Indonesia. UNDP Regional Centre in Bangkok :
Jakarta.
Saifudin Azwar. 2010. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar :
Yogyakarta.
Suharsimi Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan
Praktek. Edisi Revisi IV. Rineka Cipta: Jakarta.
Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor). 2009. Metode Penelitian
Hukum Konstelasi dan Refleksi. Penerbit Yayasan Obor
Indonesia: Jakarta.
Taqwaddin. 2010. Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh
Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh. Disertasi
Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
Urip Santoso. 2010. Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah.
Kencana : Jakarta.
Wisnu Arya Wardhana. 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan.
Andi Offset: Yogyakarta.
Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafik : Jakarta.
Berton Nababa. Pengakuan Konstitusional Keberadaan Wilayah
Hutan Masyarakat Adat Yang Masih Terabaikan Hampir 2
Tahun Perjalanan Putusan MK No.35/PUU-X/2012

Undang-Undang dan Peraturan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum
Adat. Permendagri ini merupakan payungkan hukum yang
diperuntukkan sebagai pedoman dan pengakuan Masyarakat
Hukum Adat pasca putusan MK.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
P.62/MENHUT-II/2013 Tentang
Perubahan Atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.44/MENHUT-II/2012 Tentang
Pengukuhan Kawasan Hutan. Pasal 24A. Pengukuan masyarakat
hukum adat masih terkendala karena untuk menerbitkan
Perda diperlukan biaya dan prosedur hukum yang cukup
panjang
Surat Edaran Menteri kehutanan nomor : SE. 1/Menhut-II/2013
tentang Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tanggal 06 mei
2013
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Cara
Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum
Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Website
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berit
a&id
=10879#.V0SQwxLy3IV.
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1716.